Dasar Hukum

Dasar hukum Kepolisian Indonesia tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang ini mengatur mengenai pembentukan, tugas, wewenang, organisasi, dan pengawasan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan ini memuat tentang tata cara perilaku dan kode etik bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang ini mengatur tentang tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang ini mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.